Semenjak memasuki fase kedua lonjakan pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan PPKM Darurat. Namun, sudah tahukah kamu mengenai peraturan tersebut? Seperti apa pelaksanaannya dan bagaimana kita harus menyikapinya?
Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, ada baiknya kita flashback dulu ke belakang, beberapa waktu lalu. Saat pandemi baru saja masuk ke wilayah negara Indonesia, Pemerintah memberlakukan lockdown, atau dalam bahasa hukumnya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Setelah itu, kemudian pemerintah kembali menerapkan kebijakan yang pada prinsipnya mirip dengan peraturan sebelumnya, namun dengan nama berbeda. Nama yang jadi pilihan adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Dalam istilah ini juga kemudian berkembang istilah lain sebagai turunannya.
Daripada pusing dengan istilah-istilah tersebut, mari langsung saja kita pahami bersama mengenai PPKM yang berlaku di Indonesia
Istilah PPKM Kepanjangannya Apa?
Sebagaimana sudah kami singgung di awal, PPKM sendiri kepanjangannya secara tekstual adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Sebelum ada istilah ini, kita mengenalnya dengan nama PSBB, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar. PSBB merupakan produk hukum berupa Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020.
Setelah itu, Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengeluarkan satu istilah yang kemudian kita kenal sekarang dengan nama PPKM. Kebijakan ini pertama kali hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Bali sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021. Isinya adalah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
Lalu, kebijakan tersebut menjadi meluas tidak hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Bali saja. Melainkan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Namanya kemudian menjadi PPKM Mikro. Selain itu, kebijakan ini juga tidak lagi menjadi kebijakan sepihak dari Pemerintah Pusat, melainkan kembali kepada kebijakan pimpinan daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.
Adapun tujuannya adalah untuk mengatur lalu lintas masyarakat, sehingga meminimalisir terjadinya kerumunan yang bisa mengakibatkan penularan virus semakin cepat. Artinya pemerintah daerah, baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan PPKM Mikro di daerahnya masing-masing.
Tambah Darurat, PPKM Kepanjangan Dari Apa?
Sejak varian delta dari covid-19 mulai menyebar di India dan masuk ke Indonesia. Pemerintah pusat kembali mengeluarkan kebijakan yang membatasi aktivitas warganya. Masih sama dengan menggunakan istilah PPKM, namun kali ini mendapatkan imbuhan Darurat. Dan pelaksanaannya berkolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Adapun lebih spesifiknya, kebijakan ini menekankan pelaksanaan pembatasan sosial di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Karena sebagaimana kita tahu, Jakarta merupakan daerah dengan tingkat penyebaran Covid-19 varian Delta paling tinggi. Bahkan setiap harinya terus saja mencapai rekor tertinggi baru.
Jadi, PPKM Adalah Cara Pemerintah Menghambat Covid-19
Setelah mengetahui mengenai peraturan pembatasan kegiatan sosial masyarakat tersebut. Kita tentu saja mulai paham dengan istilah dan sejarah perjalanannya dalam menghambat penyebaran virus ini. PPKM adalah alat pemerintah untuk menjaga warganya agar tidak terpapar Covid-19.
Sehingga kita sebagai warga negara yang baik hendaknya mematuhi dan mendukung apapun yang terbaik yang bisa pemerintah kita lakukan. Termasuk ikut berpartisipasi mengikuti vaksin Covid-19. Artinya kita tidak saja harus mematuhi PPKM Darurat yang sedang berlangsung untuk menghambat penyebaran. Tetapi kita juga wajib membekali diri dengan kekebalan tubuh yang kuat.
Salah satu cara paling efektif dalam menjaga kekebalan tubuh adalah dengan mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia. Kita tidak perlu lagi khawatir bahwa vaksin yang tersedia terbuat dari minyak babi serta tidak aman seperti isu yang beredar. Karena daripada kita mengkhatirkan hoax seperti itu, lebih baik mempelajari strategi investasi saat PPKM Darurat yang menguntungkan.
Semoga dengan pembahasan ini kamu beserta keluargamu bisa lebih paham dan mengerti apa pentingnya kesehatan. Dan cara terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah dengan patuh terhadap upaya apapun yang sedang diupayakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
