Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia menunjukkan komitmen kuatnya dalam meningkatkan kapabilitas pengelolaan pelabuhan, perkapalan, dan hukum maritim internasional. Partisipasi aktif Indonesia dalam Sidang Dewan IMO (IMO Council) ke-133 di London, Inggris, baru-baru ini, menjadi bukti nyata komitmen tersebut. Keikutsertaan ini menandai peran aktif Indonesia sebagai anggota Dewan IMO periode 2024-2025.
Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan (Deops) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Eko Suyatno, menjelaskan bahwa Indonesia berperan sebagai co-sponsor pada dokumen C 133/3/5. Dokumen ini membahas Proxy Voting, atau pendelegasian hak suara. Indonesia secara tegas menolak Proxy Voting, menganggapnya dapat melemahkan tanggung jawab dan keterlibatan langsung anggota dewan dalam pengambilan keputusan krusial.
Indonesia juga mendukung usulan Sekretariat IMO untuk menyempurnakan Kebijakan Manajemen Risiko (Risk Management Policy) dan Risk Appetite Statement. Perbaikan ini diharapkan meningkatkan kinerja IMO dan mencegah potensi kerugian bagi Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat ini menjabat sebagai Auditor Eksternal IMO, sehingga pengawasan terhadap manajemen risiko menjadi krusial.
Pentingnya Pengembangan Kapasitas SDM Maritim Indonesia
Eko Suyatno menyampaikan apresiasi kepada World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI) atas kesempatan yang diberikan kepada perwakilan Indonesia untuk melanjutkan studi. Program studi di kedua institusi tersebut sangat penting untuk meningkatkan kapasitas di bidang pengelolaan pelabuhan, perkapalan, dan hukum maritim internasional. Lulusan WMU dan IMLI telah terbukti memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan sektor kelautan Indonesia selama bertahun-tahun.
Indonesia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan intervensi terkait anggaran dan keuangan IMO. Indonesia mendorong perluasan akses bagi negara-negara anggota untuk memperoleh manfaat dari program Kerjasama Teknis (Technical Cooperation), terutama mengingat ketidakstabilan ekonomi global akibat berbagai krisis regional. Ini menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan maritim.
Dukungan Indonesia terhadap Transparansi dan Kinerja IMO
Indonesia menyampaikan apresiasi atas laporan komprehensif mengenai Skema Audit Negara Anggota IMO (IMO Member State Audit Scheme/IMSAS) dan fleksibilitas penjadwalan ulang audit. Audit Indonesia sendiri direncanakan pada Juni 2025. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi internasional.
Terkait konflik di Laut Merah dan Laut Hitam yang berdampak pada pelayaran, Indonesia menyerukan penyelesaian damai atas konflik tersebut. Posisi ini sejalan dengan seruan dari berbagai delegasi lain yang menginginkan stabilitas dan keamanan di jalur pelayaran internasional. Indonesia menekankan pentingnya menjaga jalur pelayaran tetap aman dan bebas dari gangguan.
Kerjasama Bilateral dan Pengembangan Jalur Pelayaran
Indonesia juga melakukan beberapa pertemuan bilateral. Pertemuan dengan Malaysia membahas rencana pembukaan jalur Ro-Ro Dumai-Melaka, dukungan regulasi, dan potensi rute RoRo Batam-Johor. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan perdagangan maritim di kawasan regional.
Pertemuan dengan Australia menekankan hubungan ekonomi yang kuat dan berkembang di bawah Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Indonesia melihat potensi besar untuk memasok kebutuhan Australia akan produk pertanian, perkebunan, dan manufaktur, serta menyambut baik investasi Australia di sektor maritim Indonesia. Ini menunjukkan upaya Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekonomi maritimnya.
Selain itu, Indonesia berpartisipasi dalam pertemuan dengan Glofouling Partnership Project dan menjadi sponsor Coffee Break dalam rangkaian acara sidang Dewan IMO. Keikutsertaan dalam berbagai kegiatan ini menunjukkan upaya Indonesia untuk membangun jaringan dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam sektor maritim global.
Secara keseluruhan, partisipasi aktif Indonesia dalam Sidang Dewan IMO ke-133 menunjukan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kemampuan dan peran Indonesia di kancah maritim internasional. Upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kepentingan nasional, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap stabilitas dan kerjasama maritim global.
